Dasco dan Saan Mustopa Tanggapi Petisi Buka Ijazah Seluruh Anggota DPR, Sebut Riwayat Pendidikan Bisa Ditelusuri di KPU

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026). (Foto: Istimewa)


Jakarta -- Desakan publik agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka mulai mendapat tanggapan dari pimpinan parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai informasi mengenai latar belakang pendidikan para anggota legislatif sebenarnya sudah tersedia melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, masyarakat dapat menelusuri data tersebut sejak para anggota dewan masih berstatus sebagai calon legislatif sebelum mengikuti kontestasi pemilihan umum.


Dasco menyampaikan pandangan tersebut seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan bahwa setiap calon anggota legislatif telah melalui proses pencalonan yang melibatkan persyaratan administrasi, termasuk informasi mengenai latar belakang pendidikan. Karena itu, menurut Dasco, masyarakat sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengetahui rekam jejak para wakil rakyat melalui data pencalonan yang tersedia di KPU. “Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU terbuka. Sehingga bisa dilihat di KPU data-data mengenai calon sebelum menjadi anggota, pada waktu menjadi calon legislatif ada semua,” kata Dasco.


Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia mengingatkan agar munculnya petisi mengenai pembukaan ijazah anggota DPR tidak serta-merta berkembang menjadi opini yang menyudutkan seluruh lembaga legislatif, seolah-olah latar belakang pendidikan para anggotanya bermasalah. Menurut Saan, informasi mengenai pendidikan setiap anggota DPR dapat diperiksa melalui sejumlah sumber resmi yang sudah tersedia. Ia meminta masyarakat menggunakan jalur penelusuran informasi tersebut sebelum menarik kesimpulan mengenai keabsahan riwayat pendidikan seorang wakil rakyat.


Politikus Partai NasDem tersebut juga menjelaskan bahwa DPR memiliki laman resmi yang menyediakan informasi mengenai profil dan latar belakang para anggotanya. Data tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan, identitas, hingga daerah pemilihan masing-masing legislator. Selain melalui situs DPR, informasi pencalonan juga dapat ditelusuri melalui KPU. “Jadi, jangan sampai misalnya apa, jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah. Itu bisa dicek saja,” ujar Saan. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap wakil rakyat.


Lebih lanjut, Saan menyebut proses pencalonan anggota legislatif tidak dilakukan tanpa persyaratan administratif. Terdapat ketentuan tertentu yang harus dipenuhi setiap orang sebelum dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR. Karena itu, menurutnya, kesesuaian riwayat pendidikan dengan ketentuan pencalonan semestinya dapat ditelusuri melalui dokumen dan informasi yang tersedia pada lembaga penyelenggara pemilu. “Kan pasti dicek. Ah sesuai nggak dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kan gitu. Terutama persyaratan minimal apa, seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif, kan,” katanya. Meski demikian, penjelasan mengenai keterbukaan data pencalonan tersebut belum secara khusus menjawab tuntutan agar dokumen ijazah seluruh anggota DPR yang masih menjabat diperiksa ulang secara terbuka.


Pernyataan kedua pimpinan DPR itu muncul setelah beredarnya petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”. Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pengusul petisi mendesak agar seluruh anggota DPR yang sedang menjabat membuka informasi riwayat pendidikan beserta dokumen ijazah mereka, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Tuntutan tersebut diarahkan kepada seluruh anggota legislatif tanpa pengecualian, sehingga tidak hanya berlaku bagi individu tertentu yang tengah menjadi sorotan publik.


Tidak berhenti pada pembukaan dokumen, pengusul petisi juga meminta KPU bersama kementerian terkait memfasilitasi pemeriksaan ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota DPR RI. Proses verifikasi diharapkan dilakukan secara transparan dan independen dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memastikan keaslian dokumen pendidikan. Pengusul juga meminta hasil pemeriksaan dapat diakses masyarakat sehingga publik tidak hanya menerima pernyataan atau klarifikasi, tetapi memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui apakah dokumen pendidikan para wakil rakyat benar-benar sesuai dengan persyaratan yang berlaku.


Dalam penjelasan petisi tersebut, pengusul menilai persoalan keterbukaan ijazah pejabat publik tidak semata-mata berkaitan dengan urusan pribadi. Mereka memandang latar belakang pendidikan merupakan bagian dari informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum. “Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” demikian bunyi pernyataan dalam petisi tersebut.


Munculnya petisi ini kembali menempatkan isu transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat dalam perhatian publik. Di satu sisi, Dasco dan Saan menilai masyarakat sudah memiliki akses untuk menelusuri riwayat pendidikan anggota DPR melalui informasi resmi DPR dan KPU. Di sisi lain, pengusul petisi menginginkan langkah yang lebih jauh, yakni pembukaan dokumen ijazah sekaligus verifikasi menyeluruh terhadap seluruh anggota legislatif yang masih menjabat. Perbedaan penekanan tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan data pencalonan dan pemeriksaan keabsahan dokumen merupakan dua tuntutan yang perlu dibedakan. Pada akhirnya, kejelasan mekanisme akses informasi serta kepastian proses verifikasi menjadi hal penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga.

0 Komentar