![]() |
| Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim |
Jakarta -- Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkapkan adanya praktik pembayaran uang tambahan dalam proses pengurusan izin tinggal tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026), Joko mengaku rutin menyetorkan uang berkisar Rp80 juta hingga Rp130 juta kepada pihak yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Pengakuan tersebut disampaikan ketika dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, bersama sejumlah pihak lainnya.
Joko menjelaskan, persoalan bermula ketika dirinya mengurus permohonan izin tinggal sejumlah tenaga kerja asing milik klien perusahaannya. Namun, permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Ditjen Imigrasi. Dalam situasi tersebut, Joko kemudian menemui Tessar Bayu Setyaji yang saat itu menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Pertemuan itu menjadi awal dirinya mengetahui adanya permintaan biaya tambahan sebesar Rp1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal WNA, di luar kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketika dikonfirmasi jaksa mengenai mekanisme pengenaan biaya tersebut, Joko menegaskan bahwa tambahan Rp1 juta dihitung untuk setiap pengajuan satu tenaga kerja asing. Artinya, apabila terdapat beberapa permohonan izin tinggal, biaya tambahan yang diminta juga mengikuti jumlah pengajuan. Setelah menyampaikan informasi tersebut, Tessar mengarahkan Joko untuk berkomunikasi dengan terdakwa lainnya, Juniadi Sri Priambudi, yang menjabat sebagai Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Menurut Joko, Juniadi kemudian meminta dirinya mengikuti ketentuan yang sebelumnya telah disampaikan Tessar.
Dalam kesaksiannya, Joko mengungkapkan bahwa komunikasi teknis mengenai pembayaran tidak selalu dilakukan secara langsung olehnya. Mantan karyawannya bernama Nur Adib menjadi perantara komunikasi dengan Juniadi, termasuk untuk mengetahui besaran uang yang harus disiapkan. Setelah mendapatkan informasi mengenai jumlah pembayaran, Nur Adib kemudian melaporkannya kepada Joko. Selanjutnya, Joko menyiapkan uang sesuai nominal yang diminta sebelum menyerahkannya kepada Nur untuk diteruskan kepada Juniadi. Pola pembayaran tersebut berlangsung berulang kali selama proses pengurusan izin tinggal tenaga kerja asing milik para kliennya.
Fakta yang cukup mencengangkan terungkap ketika jaksa menanyakan besaran uang yang biasanya diminta melalui Juniadi. Joko mengaku bahwa dirinya rutin mengeluarkan uang dalam jumlah puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nominal yang disetorkan bervariasi, berkisar antara Rp80 juta sampai Rp130 juta. Pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan jadwal tetap, melainkan menyesuaikan permintaan yang disampaikan pihak terkait. Menurut pengakuannya, penyetoran terkadang dilakukan dalam rentang satu bulan atau dua bulan sekali. Keterangan tersebut memperlihatkan adanya pola pembayaran berulang dalam proses pengurusan izin tinggal WNA yang menjadi bagian dari materi pembuktian jaksa di persidangan.
Di hadapan majelis hakim, Joko juga menjelaskan bagaimana dirinya memperoleh keuntungan dari jasa pengurusan dokumen keimigrasian tersebut. Kepada para klien, ia mengaku mematok tarif sebesar Rp2,5 juta untuk setiap pengurusan izin tinggal. Dari jumlah tersebut, Rp1 juta dialokasikan sebagai pembayaran tambahan kepada pihak di lingkungan Ditjen Imigrasi, sementara sisanya menjadi bagian dari biaya jasa pengurusan. Apabila permohonan disetujui, produk keimigrasian yang diterima pemohon adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Dokumen tersebut menjadi bukti pemberian izin tinggal terbatas bagi warga negara asing sesuai ketentuan keimigrasian.
Kesaksian Joko menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap dugaan praktik pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi. Dalam perkara ini, mantan Wamen Imipas Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan nilai mencapai Rp168,9 miliar. Selain Silmy, sejumlah pejabat dan pihak di lingkungan Imigrasi turut terseret dalam perkara tersebut, yakni Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji. Nama Juniadi Sri Priambudi dan Gusti Bernardiansyah, yang masing-masing memiliki peran dalam proses pengurusan izin tinggal, juga disebut dalam konstruksi perkara dengan penuntutan yang dilakukan secara terpisah.
Tak hanya didakwa terkait dugaan pemerasan, Silmy Karim juga menghadapi dakwaan menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp2,5 miliar serta saham dengan nilai mencapai Rp31 miliar. Rangkaian dakwaan dan kesaksian para saksi tersebut kini menjadi bagian dari proses pembuktian di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pengakuan Joko Mulyono mengenai setoran rutin Rp80 juta hingga Rp130 juta pun membuka gambaran mengenai dugaan mekanisme pembayaran tambahan dalam pengurusan izin tinggal tenaga kerja asing. Meski demikian, seluruh dakwaan terhadap para terdakwa masih harus dibuktikan melalui persidangan dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


0 Komentar